Oleh : Asep Gunawan
Tidak diragukan lagi, bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya pembangunan sebuah bangsa. Semakin tinggi perhatian bangsa terhadap pendidikan masyarakatnya, maka akan semakin tinggi pula harapan yang bisa digantungkan untuk menuai masa depan bangsa yang lebih cerah.
Motivasi inilah yang menjadi landasan utama pembangunan bangsa Jepang. Seiring kekalahan menyakitkan pada perang dunia kedua, bangsa Jepang mulai berkeinginan untuk bangkit kembali mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa besar. Dalam strategi pembangunannya, bangsa Jepang memprioritaskan aspek pendidikan di atas segala-galanya. Yang tersirat dalam benak seluruh bangsa Jepang pada waktu itu; pendidikan adalah solusi penyelamat bangsa.
Ternyata, pilihan itu tidaklah salah. Memasuki abad-abad milenium yang bercirikan “persaingan global”, bangsa Jepang dapat menengadahkan kepalanya dengan tegak. Ini tiada lain, karena sampai saat ini, bangsa Jepang menjadi lokomotif kedigjayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta simbol kemajuan bangsa Asia. Tentu saja, keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi relitas bangsa Indonesia.
Memupuk Generasi Emas
Meneliti kenyataan hidup dan kehidupan saat ini, mengimplikasikan adanya pergeseran cara pandang tentang persoalan ekonomi. Jika dulu, aspek yang paling penting dalam pembangunan sebuah bangsa adalah adanya sumber daya alam yang melimpah. Sekarang, asumsi itu sudah harus dikubur dalam-dalam. Karena yang berkembang saat ini adalah orientasi “human capital” (yang terpenting adalah modal berupa manusia unggul). Jepang telah membuktikan hal ini dengan empiris.
Akan sia-sia jika kita hanya bisa mewariskan sumber daya alam yang melimpah, tanpa dibarengi dengan warisan lain berupa sumber daya manusia yang memadai. Terbukti, limpahan keindahan sumber daya alam yang dulu kita banggakan, ternyata - sedikit demi sedikit - habis, dan yang paling banyak menikmatinya ternyata perusahaan-perusahaan asing. Kita sebagai pemiliki sah negeri ini, hanya bisa menjadi penonton; atau bahkan penderita - karena efek kerusakan ekologis yang berdampak panjang. Inikah yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa?
Inilah mungkin hikmahnya, kenapa Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 9, mengingatkan kita; “Hendaknya merasa khawatir jika kita meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah (dzuriyatan dhi’afan); baik secara ekonomi, akhlaq, maupun keilmuan.”
Maka dari itu, dalam mengejar orientasi “human capital” yang siap fight berkompetisi dalam era global, tidak ada solusi lain selain pendidikan. Dengan sentuhan pendidikan, nilai keilmuan (kognitif) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok intelek yang dapat berpikir lurus; tahu mana yang benar dan tidak benar, tepat dan tidak tepat. Dengan sentuhan pendidikan pula, nilai akhlaq (afektif) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok arif dan santun, sehingga terjaga tutur kata dan sikapnya.
Demikian pula, dengan sentuhan pendidikan, nilai ekonomis (psikomotorik) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok profesional yang mampu hidup mandiri dan berdikari; sehingga gambaran masa depan baginya adalah bagaimana mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri dan konsep diri yang ada dalam dirinya. Bagi sosok seperti ini, menjadi pengangguran tidak ada kamus dalam hidupnya.
Namun, sudahkah konsep dan sistem pendidikan kita mengarah ke sana?
Hanya satu kata; Perubahan
Harus diakui dengan jujur, bahwa konsep dan sistem pendidikan kita sampai saat ini, belumlah seratus persen mengarah ke sana. Pendidikan, di mata pemimpin-pemimpin bangsa ini, masih dianggap aspek yang tidak terlalu vital dan menentukan. Bahkan, ketika masa-masa kampanye, pendidikan biasanya hanya dijadikan komoditas politik saja. Setelah berkuasa, lupa dengan obral janji-janjinya dulu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika rangking pendidikan kita terus merosot ke papan bawah, sekalipun di tingkat Asia Tenggara.
Solusi yang terbaik adalah merumus ulang seluruh konsep dan sistem pendidikan kita. Sesuaikan kembali dengan visi atau tujuan pendidikan yang tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar; yakni menciptakan manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Tentu saja, untuk dapat mewujudkan tujuan itu, perlu kerja sama dari seluruh stakeholder pendidikan. Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, praktisi pendidikan (kepala sekolah dan guru), serta masyarakat secara umum, harus dapat bekerja sama dan saling mununjang dalam merumuskan dan melaksanakan konsep dan sistim pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Tanpa adanya kerja sama dalam mewujudkannya, mustahil dunia pendidikan di kabupaten Purwakarta akan berubah ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, perlu ada sikap legowo dan saling riksa diri dari stakeholder pendidikan di kabupaten Purwakarta. Ibarat sebuah bangunan rumah, biarlah Pemerintah Daerah menjadi pondasi dan dindingnya. Dinas Pendidikan menjadi genting dan internitnya. Kepala Sekolah dan guru menjadi pengisi yang akan mengisi rumahnya. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi cat dan pelitur yang akan menjaga bangunan rumah dari rayap-rayap yang akan merusak. Dan masyarakat umum, tentu saja menjadi pemilik sah bangunan itu.
Tidak mungkin muncul perubahan tanpa adanya keinginan kuat dari kita (seluruh stakeholder pendidikan) untuk berubah. “Allah tidak mungkin merubah kondisi suatu kaum, sampai ada keinginan kuat dari kaum itu untuk melakukan perubahan.” (QS. Al-Ra’du : 11). Sepertinya ini harga mati.
Tidak diragukan lagi, bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya pembangunan sebuah bangsa. Semakin tinggi perhatian bangsa terhadap pendidikan masyarakatnya, maka akan semakin tinggi pula harapan yang bisa digantungkan untuk menuai masa depan bangsa yang lebih cerah.
Motivasi inilah yang menjadi landasan utama pembangunan bangsa Jepang. Seiring kekalahan menyakitkan pada perang dunia kedua, bangsa Jepang mulai berkeinginan untuk bangkit kembali mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa besar. Dalam strategi pembangunannya, bangsa Jepang memprioritaskan aspek pendidikan di atas segala-galanya. Yang tersirat dalam benak seluruh bangsa Jepang pada waktu itu; pendidikan adalah solusi penyelamat bangsa.
Ternyata, pilihan itu tidaklah salah. Memasuki abad-abad milenium yang bercirikan “persaingan global”, bangsa Jepang dapat menengadahkan kepalanya dengan tegak. Ini tiada lain, karena sampai saat ini, bangsa Jepang menjadi lokomotif kedigjayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta simbol kemajuan bangsa Asia. Tentu saja, keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi relitas bangsa Indonesia.
Memupuk Generasi Emas
Meneliti kenyataan hidup dan kehidupan saat ini, mengimplikasikan adanya pergeseran cara pandang tentang persoalan ekonomi. Jika dulu, aspek yang paling penting dalam pembangunan sebuah bangsa adalah adanya sumber daya alam yang melimpah. Sekarang, asumsi itu sudah harus dikubur dalam-dalam. Karena yang berkembang saat ini adalah orientasi “human capital” (yang terpenting adalah modal berupa manusia unggul). Jepang telah membuktikan hal ini dengan empiris.
Akan sia-sia jika kita hanya bisa mewariskan sumber daya alam yang melimpah, tanpa dibarengi dengan warisan lain berupa sumber daya manusia yang memadai. Terbukti, limpahan keindahan sumber daya alam yang dulu kita banggakan, ternyata - sedikit demi sedikit - habis, dan yang paling banyak menikmatinya ternyata perusahaan-perusahaan asing. Kita sebagai pemiliki sah negeri ini, hanya bisa menjadi penonton; atau bahkan penderita - karena efek kerusakan ekologis yang berdampak panjang. Inikah yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa?
Inilah mungkin hikmahnya, kenapa Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 9, mengingatkan kita; “Hendaknya merasa khawatir jika kita meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah (dzuriyatan dhi’afan); baik secara ekonomi, akhlaq, maupun keilmuan.”
Maka dari itu, dalam mengejar orientasi “human capital” yang siap fight berkompetisi dalam era global, tidak ada solusi lain selain pendidikan. Dengan sentuhan pendidikan, nilai keilmuan (kognitif) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok intelek yang dapat berpikir lurus; tahu mana yang benar dan tidak benar, tepat dan tidak tepat. Dengan sentuhan pendidikan pula, nilai akhlaq (afektif) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok arif dan santun, sehingga terjaga tutur kata dan sikapnya.
Demikian pula, dengan sentuhan pendidikan, nilai ekonomis (psikomotorik) seseorang diarahkan untuk menjadi sosok profesional yang mampu hidup mandiri dan berdikari; sehingga gambaran masa depan baginya adalah bagaimana mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri dan konsep diri yang ada dalam dirinya. Bagi sosok seperti ini, menjadi pengangguran tidak ada kamus dalam hidupnya.
Namun, sudahkah konsep dan sistem pendidikan kita mengarah ke sana?
Hanya satu kata; Perubahan
Harus diakui dengan jujur, bahwa konsep dan sistem pendidikan kita sampai saat ini, belumlah seratus persen mengarah ke sana. Pendidikan, di mata pemimpin-pemimpin bangsa ini, masih dianggap aspek yang tidak terlalu vital dan menentukan. Bahkan, ketika masa-masa kampanye, pendidikan biasanya hanya dijadikan komoditas politik saja. Setelah berkuasa, lupa dengan obral janji-janjinya dulu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika rangking pendidikan kita terus merosot ke papan bawah, sekalipun di tingkat Asia Tenggara.
Solusi yang terbaik adalah merumus ulang seluruh konsep dan sistem pendidikan kita. Sesuaikan kembali dengan visi atau tujuan pendidikan yang tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar; yakni menciptakan manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Tentu saja, untuk dapat mewujudkan tujuan itu, perlu kerja sama dari seluruh stakeholder pendidikan. Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, praktisi pendidikan (kepala sekolah dan guru), serta masyarakat secara umum, harus dapat bekerja sama dan saling mununjang dalam merumuskan dan melaksanakan konsep dan sistim pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Tanpa adanya kerja sama dalam mewujudkannya, mustahil dunia pendidikan di kabupaten Purwakarta akan berubah ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, perlu ada sikap legowo dan saling riksa diri dari stakeholder pendidikan di kabupaten Purwakarta. Ibarat sebuah bangunan rumah, biarlah Pemerintah Daerah menjadi pondasi dan dindingnya. Dinas Pendidikan menjadi genting dan internitnya. Kepala Sekolah dan guru menjadi pengisi yang akan mengisi rumahnya. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi cat dan pelitur yang akan menjaga bangunan rumah dari rayap-rayap yang akan merusak. Dan masyarakat umum, tentu saja menjadi pemilik sah bangunan itu.
Tidak mungkin muncul perubahan tanpa adanya keinginan kuat dari kita (seluruh stakeholder pendidikan) untuk berubah. “Allah tidak mungkin merubah kondisi suatu kaum, sampai ada keinginan kuat dari kaum itu untuk melakukan perubahan.” (QS. Al-Ra’du : 11). Sepertinya ini harga mati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar